(Akademisi Lembaga Hukum Script Law Indonesia)
Praperadilan adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Fungsi utama dari praperadilan adalah untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah proses acara peradilan untuk
memeriksa, mengadili, dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak
salah. Secara tidak langsung, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan
yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat
tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkuatan dengan
adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal
penghentian penyidikan dan penuntutan.
Dalam praktek sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana.
Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai
penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan
dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Melalui praperadilan, individu memiliki
mekanisme untuk mencari keadilan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Meskipun
menghadapi beberapa tantangan, keberadaan praperadilan tetap penting dalam
menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan di Indonesia.
DASAR HUKUM PRAPERADILAN
Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Pasal 77
KUHAP Jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa
pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang mengenai:
1.
Sah atau tidaknya suatu
penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasa tersangka;
2.
sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadilan;
3.
Permintaan ganti
kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan, dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Sebenarnya upaya pra-peradilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-pradilan tidak hanya menyangkut pada pasal 77 KUHAP, tetapi termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, artinya upaya pra-pradilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bisa merujuk pada Keputusan Menkeh RI No.:M.01.PW.07.03 tahun 1982, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
Sehingga Pra-peradilan lengkapnya diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal
77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46,
pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP.
FUNGSI DAN TUJUAN PRAPERADILAN
Praperadilan boleh dikatakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya praperadilan memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam sistem peradilan pidana, antara lain:
1.
Melindungi Hak Asasi
Manusia, Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya
hak-hak tersangka atau terdakwa, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
oleh aparat penegak hukum.
2. Kontrol terhadap Penegak
Hukum, Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan
penegak hukum, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar
hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak individu.
3. Menciptakan Keadilan, Melalui praperadilan, individu dapat mencari keadilan jika merasa dirugikan oleh tindakan penegak hukum yang tidak sah atau tidak sesuai prosedur.
PROSES PRAPERADILAN
Proses praperadilan diajukan oleh tersangka, terdakwa,
keluarga, atau kuasa hukumnya dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan
negeri yang berwenang dengan tahapan yaitu :
1.
Pengajuan Permohonan,
Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan
alasan dan bukti yang mendukung. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya
permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2.
Pemeriksaan oleh Hakim,
Hakim akan memeriksa permohonan tersebut, termasuk mendengarkan keterangan dari
pemohon dan aparat penegak hukum yang terkait. Pemeriksaan tersebut dilakukan
secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan
putusannya
3.
Putusan Hakim,
Berdasarkan pemeriksaan, hakim akan memutuskan apakah tindakan penangkapan,
penahanan, atau penghentian penyidikan/penuntutan tersebut sah atau tidak sah.
Putusan hakim praperadilan bersifat final dan mengikat. Putusan praperadilan
pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan,
praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu
diajukan permintaan baru.
Mengenai permohonan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, diajukan oleh Penuntut Umum dan
Pihak ketiga yang berkepentingan, Mengenai sah atau tidaknya penghentian
penuntutan diajukan oleh Penyidik dan atau Pihak ketiga yang berkepentingan,
sementara permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi
wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.
BATASAN PRAPERADILAN
Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa dalam penerapan upaya-upaya
paksa (dwang midelen), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan
pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat
manusia, diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu
lembaga praperadilan. Jadi, lembaga pra peradilan ini dimaksudkan sebagai
wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Batasan praperadilan
dalam sistem hukum Indonesia terdiri dari beberapa hal:
1.
Wewenang Hakim adalah
dipimpin oleh hakim tunggal yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus
perkara praperadilan.
2.
Ketentuan Pasal 78 KUHAP
bahwa hanya dapat dilakukan jika terdapat dakwaan terkait dengan tindak pidana
yang telah terjadi. Dakwaan tersebut harus dilakukan oleh penyidik dan harus
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP.
3.
Ketentuan Pasal 80 KUHAP
adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana
pengawasan dan pengawasan yang efektif. Hal ini berarti bahwa praperadilan
harus dilakukan secara adil dan transparan.
4.
Putusan Mahkamah Agung
yang mengatur praperadilan juga memiliki implikasi yuridis yang memperluas
mekanisme pengujian praperadilan. Hal ini berarti bahwa praperadilan harus
dilakukan secara lebih komprehensif dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam putusan tersebut.
Ada beberapa kriteria yang harus digunakan hakim
praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:
1.
Apakah penahanan
didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan
bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan
atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.
2.
Apakah penahanan
memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum
kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ? Selain itu, sesuai
dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang
mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang,
maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah
diberikan oleh undang-undang.
3.
Apakah terdapat alasan
melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun
alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan
adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja,
seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini
dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa
kriteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah
mengubah prinsip penahanan menjadi: “arrested is principle, and non
arrested is exception.” Alasan subyektif penahanan menjadi
konkretisasi “discretionary power” yang terkadang
sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum
tertentu.
4.
Apakah penahanan
dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam
hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah
tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya
penahanan,uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat
dilakukannya penahanan (Rutan). Selain itu, surat perintah penahanan juga harus
memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas
limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan
kepada keluarga pesakitan. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas
melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan.
Referensi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, hal. 77, mengutip Nikolas Simajuntak
(2012), hal. 192
Luhut M.P. Pangaribuan, Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di
Pengadilan oleh Advokat, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 34